Ciamis — Di tengah gencarnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran besar negara, persoalan klasik pendidikan justru masih membelenggu ruang-ruang kelas. Kesejahteraan guru honorer, yang menjadi tulang punggung pembelajaran di banyak sekolah, hingga kini dinilai belum mendapat perhatian yang layak.
Sorotan tajam itu disampaikan Ubed, aktivis pendidikan asal Ciamis, Sabtu (24/1/2026). Ia menilai arah kebijakan pendidikan saat ini belum sepenuhnya berpihak pada tenaga pendidik yang bersentuhan langsung dengan proses belajar-mengajar.
Menurut Ubed, realitas di lapangan menunjukkan guru honorer di Kabupaten Ciamis masih bergelut dengan gaji yang jauh dari kata layak. Sebagian besar hanya menerima penghasilan ratusan ribu hingga sekitar satu juta rupiah per bulan, angka yang kontras dengan tuntutan profesionalisme, beban administrasi, serta kebutuhan hidup yang terus meningkat.
“Program MBG memang baik untuk pemenuhan gizi siswa, dan itu patut diapresiasi. Tapi persoalannya, kesejahteraan guru honorer justru seperti dikesampingkan. Bagaimana pendidikan mau melompat maju jika gurunya sendiri masih berjuang untuk bertahan hidup?” ujar Ubed.
Ia menilai ketimpangan antara besarnya anggaran MBG dan minimnya perhatian terhadap gaji guru honorer sudah berada pada tahap yang sulit diterima. Menurutnya, kebijakan tersebut belum menjawab kebutuhan paling mendasar tenaga pengajar di lapangan.
Ubed menegaskan, alokasi anggaran pendidikan semestinya berjalan seimbang. Program pendukung seperti MBG, kata dia, harus dibarengi dengan komitmen serius untuk memperbaiki kesejahteraan guru honorer agar kualitas pembelajaran benar-benar meningkat.
“Setiap hari guru honorer berdiri di depan kelas, membentuk karakter dan masa depan anak bangsa. Ironisnya, urusan gaji mereka justru sering menjadi prioritas terakhir. Pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan ini secara menyeluruh agar tidak terus melahirkan ketimpangan,” tegasnya.
Sejumlah aktivis pendidikan di Ciamis berharap pemerintah pusat dan daerah segera menata ulang prioritas anggaran pendidikan. Mereka menekankan bahwa kesejahteraan tenaga pengajar bukan isu pelengkap, melainkan fondasi utama dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.***
Komentar